Dhaka, Bangladesh – Perubahan pada iklim usaha di Bangladesh selama tahun fiskal 2024‑25 menunjukkan sedikit perbaikan menurut indeks BBX (Bangladesh Business Climate Index), tetapi kenyataannya, banyak aspek masih stagnan atau malah memburuk. Survei terbaru mengungkap bahwa meskipun skor keseluruhan naik tipis dari 58,75 menjadi 59,69, kenaikan tersebut belum membawa dampak nyata di lapangan.
Pilar Permasalahan: Regulasi, Infrastruktur, Tenaga Kerja, dan Perdagangan
Survei yang disusun oleh Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) dan Policy Exchange Bangladesh (PEB), dengan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), mengevaluasi iklim usaha berdasarkan 11 pilar utama, antara lain: memulai usaha, akses ke tanah, ketersediaan informasi reguler, infrastruktur usaha, regulasi ketenagakerjaan, penyelesaian sengketa, fasilitasi perdagangan, pembayaran pajak, adopsi teknologi, akses ke pembiayaan, serta regulasi lingkungan dan standar.
Dari pilar‑pilar ini, beberapa justru menunjukkan penurunan skor:
Informasi regulasi: Akses untuk mendapatkan informasi tentang regulasi dianggap tetap buruk. Banyak perusahaan mengeluhkan bahwa regulasi sering berubah tanpa pemberitahuan memadai, dan standardisasi regulasi masih lemah.
Infrastruktur usaha: Walau ada beberapa perkembangan dalam infrastruktur jalan, telekomunikasi, dan pasokan listrik, banyak perusahaan merasa infrastruktur yang tersedia belum cukup untuk menunjang daya saing. Ketersediaan dan kualitas fasilitas publik dan utilitas seringkali tidak memadai, terutama di daerah di luar ibu kota megapolis.
Regulasi ketenagakerjaan: Peraturan ketenagakerjaan dianggap sebagai beban tambahan karena aturan sering berubah, serta pelaksanaan yang tidak
Fasilitasi perdagangan (trade facilitation): Masalah seperti prosedur bea cukai, hambatan administratif, serta terminologi dan dokumen yang tidak selalu ramah investor asing, terutama terkait bahasa dan standar, menjadi sorotan.
Faktor Pendorong Stagnasi dan Beban Usaha
Beberapa faktor eksternal dan internal memperkuat stagnasi ini:
Inflasi Tinggi
Perusahaan melaporkan bahwa biaya input meningkat secara signifikan, terutama di sektor RMG (readymade garments), farmasi, dan perdagangan grosir. Inflasi juga menggerus daya beli dan permintaan domestik.
Tingkat Bunga Pinjaman yang Tinggi
Persentase bunga bank yang tinggi serta suku bunga pinjaman yang ketat membuat usaha kecil dan menengah kesulitan untuk mengakses modal. Tingginya biaya pinjaman mengurangi intensitas investasi dan memperlama siklus pengembalian.
Ketidakpastian Kebijakan dan Stabilitas Politik
Perubahan kebijakan yang sering, ketidakpastian seputar regulasi, serta kekhawatiran investor atas efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi sumber krisis kepercayaan usaha.
Volatilitas Nilai Tukar
Depresiasi mata uang taka serta fluktuasi yang tajam dalam kurs valuta asing menambah risiko usaha, terutama untuk perusahaan yang mengimpor bahan baku atau bergantung pada transaksi internasional.
Kesulitan Akses Tanah dan Keuangan
Banyak pelaku usaha melaporkan hambatan dalam memperoleh tanah, masalah status kepemilikan, keterlambatan pendaftaran, dan birokrasi yang panjang. Akses ke pembiayaan, terutama bagi UKM, masih sangat terbatas.
Sektor‑yang Mengalami Kinerja Buruk
Sektor real estate & sewa properti, perdagangan besar dan eceran, serta elektronik & light engineering mencatat penurunan dalam skor iklim usaha. Sebaliknya, kampanye perbaikan lebih banyak terjadi di sektor seperti pertanian dan kehutanan, farmasi & kimia, makanan dan minuman, transportasi & komunikasi, kulit & penyamakan serta pakaian siap pakai.
Disparitas Wilayah
Laporan BBX juga mencatat perbedaan mencolok antara divisi/divisi regional:
Divisi seperti Barisal, Sylhet, dan Mymensingh memperoleh skor relatif lebih tinggi, menunjukkan iklim usaha yang lebih favorable.
Di sisi lain, Rangpur, Khulna, dan Chattogram menghadapi skor yang lebih rendah dan banyak keluhan terkait birokrasi, infrastruktur, dan biaya operasional yang tinggi.
Seruan Reformasi: Solusi dan Rekomendasi
Para pengusaha, ekonom, dan pemangku kepentingan telah menyerukan berbagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali kepercayaan dan daya saing usaha swasta:
Penurunan Suku Bunga
Sebagai barrier utama, suku bunga pinjaman harus dikaji ulang dan ditekan agar usaha dapat memperoleh modal dengan biaya yang lebih terjangkau. Pihak berwenang optimistik bahwa bunga bank dapat menurun mulai awal tahun mendatang.
The Financial Express
Transparansi dan Kepatuhan Regulasi
Audit pajak, regulasi bea cukai, dan proses administratif lainnya perlu dijalankan dengan cara yang adil, jelas, dan tidak arbitrer. Kebijakan harus ditulis dan diimplementasikan dengan standar yang konsisten. Penggunaan bahasa regulasi internasional dan versi Inggris untuk investor asing juga penting.
Perbaikan Infrastruktur dan Layanan Usaha
Penambahan kapasitas listrik, stabilitas pasokan utilitas, kemudahan pendaftaran tanah dan izin usaha harus menjadi prioritas. Juga peningkatan teknologi dan digitalisasi dalam layanan pemerintah ke pelaku usaha.
Fasilitasi Perdagangan dan Standar Internasional
Pengurangan hambatan di kepabeanan, prosedur impor/ekspor yang lebih sederhana, serta pemenuhan standar lingkungan dan kualitas global menjadi bagian dari langkah penting agar perusahaan Bangladesh bisa bersaing di pasar global.
Reformasi Finansial dan Dukungan UKM
Pengembangan akses ke pembiayaan murah, skema kredit yang sesuai untuk usaha kecil dan menengah, serta regulasi perbankan yang mendukung stabilitas dan likuiditas sektor swasta.
Kebijakan Berkesinambungan dan Stabilitas Politik
Investor dan pengusaha membutuhkan kepastian bahwa regulasi tidak akan berubah drastis dalam jangka pendek, serta bahwa kebijakan yang sudah disepakati akan dilaksanakan secara konsisten terlepas dari perubahan politik.
Kesimpulan
Meskipun ada sinyal positif berupa sedikit pemulihan skor BBX di FY 2024‑25, bisnis di Bangladesh masih menghadapi tantangan struktural berat. Inflasi, biaya produksi tinggi, regulasi yang tak stabil, akses ke keuangan dan lokasi usaha, serta disparitas regional menjadi penghalang utama. Tanpa reformasi yang cepat dan menyeluruh — baik di tingkat regulasi, kelembagaan, infrastruktur, maupun kebijakan fiskal dan moneter — peningkatan skor indeks saja tidak akan cukup untuk menciptakan perubahan yang terasa oleh pengusaha dan masyarakat luas.
